BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan
pembangunan disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional sekaligus harus
menjamin pembagian yang merata bagi seluruh rakyat. Hal ini bukan hanya dalam
meningkatkan produksi saja tetapi juga untuk mencegah melebarnya jurang pemisah
antara kaya dan miskin sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur,
sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia.
Menurut
Undang-undang No. 7/1992 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkan kepada
masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Untuk memperlancar
operasinya, bank mendirikan cabang didaerah-daerah dengan tujuan memberikan
pelayanan jasa bank kepada masyarakat terutama pada golongan ekonomi lemah.
Dengan adanya pemberian kredit tersebut dapat menguntungkan semua pihak
diantaranya pemerintah yaitu tercapainya salah satu tujuan pembangunan nasional
dalam bentuk kesejahteraan umum. Bagi bank, dengan adanya cabang tersebut akan
memperbesar dan memperluas pemberian kredit khususnya kepada pedagang kecil.
Bagi masyarakat, dengan adanya cabang bank tersebut akan lebih mudah
mendapatkan pelayanan kredit.
Penyaluran kembali
dana yang diperoleh kepada masyarakat antara lain melalui BPR BKK yaitu Badan
Kredit Kecamatan yang dibuka di tingkat kacamatan. Adapun pengertian BKK
menurut PERDA propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 11 tahun 1981 pasal 3,
yaitu BKK merupakan badan usaha daerah yang mempertanggungjawabkan pengelola
dalam wilayah kabupaten atau kota masing-masing diserahkan kepada
bupati/walikota.
Adapun prosedur
permohonan kredit di BPR BKK adalah sederhana, dengan persyaratan-persyaratan
yang ringan berupa suku bunga yang relatif kecil dibanding dengan suku bunga
yang ada pada bank lain.
Pengawasan kredit
BKK benar-benar bermanfaat, karena bukan semata-mata untuk mencari kesalahan
atau menjatuhkan sanksi kepada debitur melainkan dititikberatkan pada
pengarahan dan pembinaan, sehingga debitur dapat semakin maju dan berkembang
serta meningkatkan perkembangan rentabilitas BPR BKK tersebut.
Dalam menjalankan operasionalnya
PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Kedungjati telah memanfaatkan potensi-potensi
wilayah yang ada, dengan mengadakan pendekatan-pendekatan mengingat penyebaran
penduduk di daerah Kedungjati yang tidak merata dan beraneka ragam latar
belakang pekerjaannya sedangkan dalam penyaluran kreditnya PD. BPR BKK
Purwodadi Cabang Kedungjati lebih banyak memberikan kredit kepada pedagang
kecil yang kebanyakan berada di lokasi-lokasi pasar-pasar tradisional yang
strategis.
Dari
hasil penyebaran penduduk menurut pekerjaannya masih banyak peluang untuk
memberikan kredit dalam rangka mengembangkan perekonomian khususnya di
Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dan meningkatkan pendapatan pedagang
kecil.
Dari
jumlah penduduk yang ada dengan mata pencahariannya yang berbeda – beda jika
dibandingkan dengan penyaluran kredit yang diberikan oleh PD. BPR BKK Purwodadi
Cabang Kedungjati masih sangat sedikit, jadi masih dimungkinkan penyaluran
kredit bagi pedagang kecil di tambah expansinya baik nasabah maupun kredit yang
diberikan.
Dengan
melihat pentingnya kredit di tingkat kecamatan maka penulis ingin membahas
perkreditan di tingkat kecamatan tersebut. Dan berdasarkan pertimbangan di atas
penyusun memilih judul “ ANALISIS
PENGARUH PEMBERIAN KREDIT TERHADAP
PENDAPATAN PEDAGANG KECIL PD. BPR BKK PURWODADI CABANG KEDUNGJATI KABUPATEN
GROBOGAN “.
Lebih Lengkapnya bisa anda download disini. terimakasih jangan lupa tinggalkan komentar ya :D
Posting Komentar
Posting Komentar